Pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekoregion, menjadi salah satu tumpuan harapan. Namun, jika upaya memelihara sinamabungan sumber daya alam dan kenakeragaman hayati ini tidak didukung sinergitas parapihak, pengelolaan ekoregion hanya ada dalam angan-angan. Konsep ekoregion selesai di forum seminar atau lokakarya, menghasilkan tumpukan arsip-arsip memenuhi locker dokumen.
Yah, sinergitas dan pemberdayaan menjadi bahasa birokrasi pembangunan yang kini populer. Namun, realitas menunjukkan justru implementasinya kerap berbanding terbalik. Dari sisi nilah, konsep ekoregion menghadapi kendala.
Dalam kompetisi di era Otonomi Daerah (Otoda), pemerintahan di tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mengedepankan kepemilikan ranah sumber daya alam berbasis batas wilayah administrasi dan kepentingan politik. Masing-masing memacu pendapatan daerah tanpa hirau pada aspek hulu-hilir. Tiap-tiap sektor memicu suburnya egosektoral. Aturan-aturan bertabrakan antara satu dengan lain dalam implementasinya di lapangan.
Sementara pengelolaan ekoregion membutuhkan prinsip kerja teritegrasi dan sinergis. Batas wilayah, administratif dan kepentingan politik tidak boleh menjadi penghalang dalam pengelolaan ekoregion.

Apa itu Ekoregion?
Ekoregion adalah sebuah konsep pembangunan berbasis pengelolaan secara lestari sumber daya alam dan kenekaragaman hayati. Konsep ini mengedepankan aspek konservasi dalam mengelola sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (bio diversity). Ekoregion tidak melarang pemanfaatan sumber daya alam, tetapi bagaimana memanfaatkannya secara proporsional, sesuai potensi yang tersedia, daya dukung dan daya tampung ekologis. Pengelolaan ekoregion harus terintegrasi antara sumber laut dan pesisir serta sumber daya di darat.
Konsep ekoregion sebenarnya hampir sama dengan pengelolaan kawasan yang telah diterapkan pada beberapa wilayah di Indonesia. Bedanya, ekoregion lebih terintegasi secara luas, tidak dibatasi aspek geografis, administrasi pemerintahan, wilayah otorita, wilayah adat, maupun batas negara. Konsep ekoregion berbasis ketersediaan sumber alam dan keanekaragaman hayati, yang secara geografis berdasarkan bentangan alam, daerah aliran sungai dan iklim. Wilayah ekoregion juga tidak hanya mencukup sumber daya fisik, tetapi kehidupan masyarakat secara konprehensif.

Tantangan Ekoregion
Implementasi ekoregion dihadang berbagai tantangan, termasuk implementasi Otoda. Salah kaprah dalam penerapan otonomi daerah, justru menjadi potensi kontraproduktif bagi ekoregion, karena masing-masing daerah berlomba mengeksploitasi sumber daya alam untuk mengejar pendapatan daerah, berdasarkan batas wilayah administratif.
Tantangan berikutnya adalah inkonsistensi kebijakan pembangunan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat dan daerah menumpuhkan kekuatan ekonomi pada sektor pertambangan (minyak dan gas) serta sektor pertanian/perkebunan yang berorientasi pada pembukaan lahan besar-besaran lewat program food estate. Untuk mencapainya, tidak tertutup kemungkinan menyampingkan aspek konservasi, meski pada wilayah pengelolaan ekoregion.
Tantangan lain adalah penetapan tata ruang wilayah yang lebih berorentasi pada pertumbuhan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kerap tidak mempertimbangkan potensi, daya dukung dan daya tampung ekologis.
Problem wilayah pesisir yang terakumulasi dari lemahnya penegakan hukum, masyarakat yang rata-rata prasejahtra, kurangnya sumber ekonomi alternatif, aparat yang korup, justru menyuburkan mafia perairan, pesisir dan pulau-pulau menangkap ikan secara illegal atau pencurian ikan (illegal fishing) juga menjadi tantangan serius ekoregion.
Indonesia telah mengimplementasikan ekoregion antarnegara dalam Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) yang kesepakatannya ditandatangani 13 Februari 2004 di Malaysia, antara Indonesia, Filipina dan Malaysia. Wilayah ekoregion ini berada di pusat segitiga terumbu karang (the coral triangle) mencakup sebagian wilayah Malaysia, Filipina dan Indonesia yakni di laut Sulawesi bagian utara dan Kalimantan. Kawasan ini di huni keanekaragaman hayati di antaranya 400 spesies alga laut, 16 lamun, lima dari tujuh spesies penyu di dunia, 22 spesies mamalia laut. Sesuai data ketika kesepakatan ini ditandatangani, kawasan ini dihuni sekitar 45 juta jiwa manusia.
Namun selama enam tahun, pengelolaan ekoregion ini boleh dikata masih nihil. Perbedaan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam masing-masing negara, menjadi salah satu kendala. Sebagai contoh, di Filipina, Ikan Napoleon jenis wrasee dilarang diperdagangkan. Indonesia dan Malaysia membolehkan dengan jumlah dan syarat tertentu. Indonesia punya larangan perdagangan di atas laut, sementara Malaysia membolehkan, sehingga sebagian Ikan Napoleon di Indonesia digelapkan ke Malaysia, tentu kemudian diklaim sebagai Napoleon Malaysia.
Belum lagi kendala batas negara yang kini meruncingkan sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Tak heran, jika kemudian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan meminta pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerja sama konservasi regional SSME, hingga jelasnya batas Indonesia dan Malaysia.

Membangun Sinergi
Pengelolaan ekoregion ditentukan sinergitas dan konsistensi menjalankan apa yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena setelah penerapan otonomi daerah, masing-masing daerah administrtif terutama kabupaten/kota, terkotak-kotak dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial yang hampir semuanya bermuara pada perebutan sumber daya alam untuk pendapatan daerah.
Kita sesungguhnya memiliki payung regulasi yang memadai lewat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No.32 Tahun 2009. Pada pasal 5,6,7 ditegaskan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tiga tahap. Salah satu di antaranya adalah penetapan wilayah ekoregion selain inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lewat UU PPLH, mestinya pemerintah mengarusutamakan penetapan dan pengelolaan wilayah-wilayah ekoregion. Mengingat wilayah ekoregion tidak berpatokan pada batas-batas administratif, karenanya diperlukan badan pengawasan wilayah ekoregion. Sebuah badan otonom, personilnya juga otonom parapihak (multi-stakeholder) didukung regulasi yang tegas, dan mampu menerapkan aturan dengan tegas.
Selain itu, ada aturan dan ketegasan, bahwa setiap regulasi pembangunan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah/presiden/menteri/surat keputusan, peraturan daerah, yang terkait pengelolaan sumber daya alam dan bio diversity, wajib mengintegrasikan dukuangan pengelolaan wilayah ekoregion. Bila Undang-Undang Otonomi Daerah tidak atau masih lemah mendukung ekoregion, bisa direvisi.
Kemudian, paling penting, keterlibatan partisipatif masyarakat mulai dari proses sampai pengelolaan dan distribusi manfaat riil dan adil. Tanpa pemberdayaan seperti itu, implementasi ekoregion justru akan dihadang apatisme bahkan perlawanan masyarakat. (Mustam Arif)**

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Sinergi Hijau edisi Oktober 2010, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Maluku Papua)

Iklan